Soal Tes PPK Pemilu 2024, Persiapan CAT Contoh Soal Wawasan Kebangsaan dan UU Lengkap Jawaban.

2.Pemilih harus memberikan suara tanpa dipaksa oleh pihak manapun. Sikap itu adalah makna dari prinsip pelaksanaan Pemilu yang..

a.Langsung

b.Umum

c.Bebas

d.Rahasia

e.Jujur dan Adil

Jawaban: C

3.Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal...

a.Pasal 19

b.Pasal 20

c.Pasal 21

d.Pasal 22

4.Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu…

a.KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS

b.KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN

c.KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP

d.KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS

5.Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

a.0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

b.8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara

c.6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara

d.6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

6.Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…

a.3 (tiga) orang

b.5 (lima) orang

c.3 (tiga) atau 5 (lima) orang

d.5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang

Jawaban: C

7.Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:

a.Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

b.Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia

c.Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan

d.Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

e.Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi

8.Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam :

a.Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

b.Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

c.Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

d.Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

e.Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

9.Tugas dan wewenang KPU Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a.merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati atau walikota;

b.melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.menetapkan calon bupati atau walikota yang telah memenuhi persyaratan;

d.menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati atau walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

10.Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…

a.3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

b.4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

c.5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

d.6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

11.Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan...

a.diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP

b.diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi

c.diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri

d.diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi

12.Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …

a.anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

b.anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi

c.anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden

d.dilakukan seleksi ulang

13.Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena….

a.diberhentikan dengan tidak hormat

b.melakukan pelanggaran

c.tidak menghadiri pleno

d.mendapatkan peringatan keras dari DKPP

14.Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

a.10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

b.8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara

c.6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara

d.6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

15.Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022?

a.Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia.

b.Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu.

c.Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu

d.Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu, bersama rakyat kita awasi Pemilu.

16.Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali:

a.untuk melakukan pengawasan Pemilu secara eksternal

b.untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh KPU

c.untuk menjamin terlaksananya Pemilu secara demokratis sesuai peraturan perundang undangan

d.untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan Pemilu

Jawaban: C

17.Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh …….

a.Presiden

b.Mendagri

c.DPR

d.KPU

18.Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena...

a.Tidak dapat melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan tanpa alasan yang sah

b.dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

c.berhalangan tetap lainnya

d.melakukan pelanggaran

19.Panitia pengawas lapangan (PPL) diangkat dan dipilih oleh:

a.Panwas Kecamatan

b.Panwas Kab/Kota

c.Bawaslu Provinsi

d.Camat dan Lurah