 |
| Kebutuhan Formasi PPPK 2023 untuk JF Guru, Simak Info Resmi dari KemenPANRB. |
LAYARMAYA.ID - Info Resmi, Formasi Kebutuhan PPPK 2023 untuk JF Guru, ini Rancangan Perekrutan dari KemenPANRB.
Adapun bagi yang belum memiliki kesempatan mengikuti seleksi ASN PPPK 2022, ada kesempatan selanjutnya pada seleksi PPPK 2023 bagi semua jabatan fungsional, termasuk JF guru.
Dalam seleksi PPPK 2023 untuk jabatan fungsional guru, telah disampaikan skema atau rancangan dan kebutuhan formasi.
Mengenai kebutuhan formasi PPPK 2023 untuk jabatan fungsional guru serta rancangannya, sebagaimana dilansir dari juknis yang diunggah oleh Kementerian PANRB melalui situs resmi menpan.go.id.
Selanjutnya, disampaikan bahwa sejak tahun 2021, pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi Pemda untuk mengajukan formasi guru PPPK hingga 1,1 juta guru.
Namun pada tahun tersebut, Pemda mengajukan formasi guru PPPK kurang dari 50% kebutuhan guru setiap tahunnya.
Untuk tahun 2021 dari kebutuhan formasi sebesar 1,1 juta, pemda hanya mengajukan 506 ribu sedangkan Pada tahun 2022, dari kebutuhan formasi sebesar 781 ribu guru, pemda hanya mengajukan 319 ribu.
Seperti diketahui telah terdapat 60 Pemda yang telah mengajukan formasi guru PPPK memenuhi 100% kebutuhan guru di wilayah masing-masing.
Untuk Pemda, telah diberikan apresiasi sebesar-besarnya serta selanjutnya dipersilakan mengajukan kebutuhan tenaga kependidikan, antara lain yaitu:
- Kabupaten Aceh Tengah.
- Kabupaten Simeulue.
- Kabupaten Aceh Jaya.
- Kabupaten Gayo Lues.
- Kabupaten Bener Meriah.
- Kabupaten Padang Lawas.
- Kabupaten Dharmasraya.
- Kabupaten Kepahiang.
- Kabupaten Lebong.
- Kabupaten Seluma.
- Kabupaten Badung.
- Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Kabupaten Ende.
- Kabupaten Sumba Timur.
- Kabupaten Sumba Tengah.
- Kabupaten Malinau.
- Kabupaten Gunung Mas.
- Kabupaten Kutai Barat.
- Kabupaten Mahakam Ulu.
- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kabupaten Morowali.
- Kabupaten Bombana.
- Kabupaten Buton Utara.
- Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Kabupaten Gorontalo Utara.
- Kabupaten Buru Selatan.
- Kabupaten Keerom.
- Kabupaten Membramo Tengah.
- Kabupaten Puncak.
- Kabupaten Dogiyai.
- Kabupaten Deiyai.
- Kabupaten Fak-Fak.
- Kabupaten Kaimana.
- Kabupaten Teluk Bintuni.
- Kabupaten Sorong Selatan.
- Kabupaten Sorong.
- Kabupaten Raja Ampat.
- Kabupaten Tambrauw.
- Kabupaten Manokwari Selatan.
- Kabupaten Pulau Taliabu.
- Kabupaten Halmahera Tengah.
- Kabupaten Halmahera Utara.
- Kabupaten Halmahera Timur.
- Kabupaten Kepulauan Morotai.
- Provinsi Sulawesi Selatan.
- Provinsi Papua Barat.
- Provinsi Maluku Utara.
- Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kota Sawah Lunto.
- Kota Prabumulih.
- Kota Tomohon.
- Kota Sorong.
- Kota Tual.
- Kota Ambon.
- Kota Bengkulu.
- Kota Cimahi.
- Kota Tanjung Balai.
- Kota Banda Aceh.
- Kota Lhokseumawe.
Diwaktu bersaman, terdapat Tujuh puluh (70) pemda yang tidak mengajukan formasi guru PPPK sama sekali. Untuk pemda tersebut, didorong agar lebih berpihak kepada guru yaitu:
- Kabupaten Aceh Besar.
- Kabupaten Deli Serdang.
- Kabupaten Humbang Hasudutan.
- Kabupaten Nias Utara.
- Kabupaten Solok Selatan.
- Kabupaten Kampar.
- Kabupaten Kuantan Singingi.
- Kabupaten Musi Rawas.
- Kabupaten Lubuk Linggau.
- Kabupaten Lampung Utara.
- Kabupaten Tulang Bawang.
- Kabupaten Lampung Timur.
- Kabupaten Way Kanan.
- Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Kabupaten Serang.
- Kabupaten Karang Asem.
- Kabupaten Kupang.
- Kabupaten Tana Tidung.
- Kabupaten Sambas.
- Kabupaten Melawi.
- Kabupaten Seruyan.
- Kabupaten Pulang Pisau.
- Kabupaten Barito Timur.
- Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kabupaten Parigi Moutong.
- Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- Kabupaten Takalar.
- Kabupaten Soppeng.
- Kabupaten Bulukumba.
- Kabupaten Sinjai.
- Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Kabupaten Konawe Selatan.
- Kabupaten Mamasa.
- Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Kabupaten. Merauke.
- Kabupaten Jaya Wijaya.
- Kabupaten Nabire.
- Kabupaten Paniai.
- Kabupaten Puncak Jaya.
- Kabupaten Mimika.
- Kabupaten Boven Digoel.
- Kabupaten Mappi.
- Kabupaten Asmat.
- Kabupaten Yahukimo.
- Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Kabupaten Tolikara.
- Kabupaten Sarmi.
- Kabupaten Waropen.
- Kabupaten Supiori.
- Kabupaten Memberamo Raya.
- Kabupaten Nduga.
- Kabupaten Lanny Jaya.
- Kabupaten Yalimo.
- Kabupaten Intan Jaya.
- Kabupaten Teluk Wondama.
- Kabupaten Manokwari.
- Kabupaten Maybrat.
- Kabupaten Pegunungan Arfak.
- Kota Padang.
- Kota Pariaman.
- Kota Jayapura.
- Kota Baubau.
- Kota Parepare.
- Kota Palopo.
- Kota Tangerang.
- Provinsi Bengkulu.
- Provinsi Papua.
- Provinsi Kalimantan Tengah.
- Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kemudian pada tahun 2023, Kemdikbud sudah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru PPPK, di mana rancangan PPPK 2023 adalah sebagai berikut:
- Pemda didorong mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan, di mana anggaran gaji dan tunjangan melekat guru PPPK sudah menjadi bagian dari transfer daerah.
- Jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi berdasarkan kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru PPPK.
- Pada UU APBN dan Peraturan Menteri Keuangan telah mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi PPPK tidak dapat digunakan untuk hal lain.
- DAU untuk gaji PPPK ditransfer sesudah pemerintah daerah melakukan pengangkatan, berdasarkan jumlah PPPK yang diangkat.
Demikian sikit info, untuk informasi lengkap lainnya telusuri GoogleNews, mudah-mudahan bermanfaat.()
BACA JUGA BERITA PENTING LAINNYA:
